Jakarta, mediaperkebunan.id – Ketua Umum DPP Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (DPP PKSPI), H. Nasarudin, SH., MH., menegaskan bahwa lahirnya PKSPI merupakan jawaban atas kebutuhan petani sawit swadaya akan sebuah organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara terstruktur, terorganisir, dan terhubung langsung dengan berbagai program strategis pemerintah.
Menurut Nasarudin, selama ini petani sawit swadaya menjadi salah satu pilar utama industri kelapa sawit nasional. Namun di sisi lain, masih banyak persoalan yang dihadapi petani, mulai dari legalitas lahan, akses pupuk, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), harga Tandan Buah Segar (TBS), hingga keterlibatan petani dalam agenda hilirisasi nasional.
“PKSPI lahir bukan sekadar menjadi organisasi petani biasa. PKSPI hadir untuk menjadi jembatan antara petani sawit swadaya dengan pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan sektor kelapa sawit nasional,” ujar Nasarudin, petani sawit dengan pengalaman birokrasi panjang sebagai PNS di Pemda Pelalawan, Ketua DPRD Pelalawan, Wakil Bupati Pelalawan, Ketua Asosasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal PKSPI dirancang sebagai organisasi yang memiliki keterkaitan erat dengan program-program pemerintah. Karena itu, pembentukan kepengurusan di daerah akan melibatkan berbagai tokoh yang memahami persoalan pembangunan daerah, termasuk anggota DPRD dan Ketua DPRD di wilayah-wilayah penghasil sawit.
“Kami ingin PKSPI menjadi organisasi yang mampu mensinergikan aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan struktur organisasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi prioritas yang harus segera dilakukan,” katanya.
Nasarudin menegaskan bahwa setiap provinsi akan membangun kepengurusan yang kuat dan terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, termasuk Dinas Perkebunan Provinsi dan pemerintah daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan agar program-program yang diperjuangkan PKSPI dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan pemerintah.
Menurutnya, PKSPI juga diarahkan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sektor kelapa sawit nasional. Dalam waktu dekat, organisasi akan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Pertanian.
“PKSPI harus menjadi bagian dari solusi. Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan pengawalan berbagai program yang berkaitan dengan petani sawit swadaya di daerah,” jelasnya.
Selain penguatan kelembagaan, Nasarudin menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di daerah-daerah penghasil sawit. Menurutnya, proses penataan lahan yang saat ini dilakukan pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia menilai bahwa lahan-lahan yang telah ditertibkan negara dan memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dikelola dengan pendekatan yang berpihak kepada rakyat, terutama bagi masyarakat dan petani yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada sektor perkebunan.
“Kami berharap proses penataan lahan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlu ada kesamaan persepsi dalam pengelolaan lahan yang saat ini berada di bawah Agrinas agar ke depan dapat menghadirkan solusi yang adil dan produktif bagi rakyat,” ujarnya.
Nasarudin juga menyambut baik berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional, termasuk pembentukan Danantara Strategic Investment (DSI) yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan nilai tambah industri sawit Indonesia.
Penguatan tata kelola industri sawit harus berujung pada meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan nasional. “Kami mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola industri sawit nasional. Yang terpenting adalah bagaimana manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh petani sawit swadaya di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Ke depan, PKSPI akan memfokuskan kerja organisasi pada sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan kelembagaan hingga tingkat daerah, penyusunan basis data petani sawit nasional, penyelesaian persoalan legalitas lahan rakyat, pengawalan reforma agraria dan pengelolaan lahan Agrinas, perbaikan akses dan harga pupuk, penguatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), stabilisasi harga TBS, pengembangan kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan besar, serta dukungan terhadap program hilirisasi kelapa sawit nasional.
Nasarudin menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut harus segera dijalankan tanpa menunggu proses pelantikan organisasi secara formal. “PKSPI adalah organisasi perjuangan. Kita tidak boleh hanya sibuk membangun struktur, tetapi harus segera bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi petani. Karena itu saya meminta seluruh jajaran PKSPI di pusat maupun daerah untuk menyusun langkah-langkah konkret dan mulai bergerak memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya Indonesia,” pungkasnya.
Dengan semangat tersebut, PKSPI menargetkan menjadi organisasi petani sawit swadaya terbesar dan paling aktif dalam mengawal kebijakan sektor kelapa sawit nasional, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin industri sawit dunia.