Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan. Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di
Pola water management menjadi kunci agar produktivitas kelapa sawit di lahan gambut tetap tinggi. Bahkan hingga 4 generasi atau 100 tahun. Kepala Bagian (Kabag) Tanaman PT Socfin Indonesia (Socfindo), Edison Parulian Sihombing, mengakui bahwa dengan pola water management yang baik maka budidaya tanaman kelapa sawit tetap akan tumbuh dengan baik seperti lahan gambut yang ada
Tidak akan ada kebakaran jika ada pengelolaan yang baik, itulah yang seharusnya dilakukan pada lahan gambut. Tidak ada yang tidak mungkin jika dilakukan dengan serius termasuk mencegah kebakaran pada lahan gambut. Sebab pada dasarnya lahan gambut pun jika dikelola dengan baik justru mendatangkan banyak manfaat. Tapi sebaliknya jika lahan gambut dibiarkan begitu saja atau menjadi
Harus diakui bahwa saat ini kelapa sawit telah menjadi sebagi andalan penghasil devisa negara bahkan sebagai penghasil devisa nomor satu karena telah mengalahkan industri minyak dan gas (migas). Peneliti Senior Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Edi Suprianto membenarkan bahwa kelapa sawit telah memberikan banyak manfaat baik untuk negara ataupun masyarakat. Terbukti, dari total luas perkebunan
Suatu komoditas bisa dapat berkembang jika diiringi dengan industrialisasi.Namun sangat disayangkan jika saat ini Indonesia hanya pandai atau juara dibidang bahan baku yang tidak diiringi dengan produk-produk hilirisasi. Agus Pakpahan Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) mngakui bahwa perkebunan Indonesia sudah sangat maju tetapi masih sebatas di hulu. Hal tersebut polanya persis
Suatu komoditas akan terus berkembang jika didukung oleh suatu riset, satu diantaranya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang tahun 2016 ini sudah 100 tahun melakukan riset. Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS membenarkan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika didukung oleh bahan tanam yang juga baik yaitu benih. Maka tidaklah heran
Banyaknya permintaan kopi baik dari dalam ataupun luar negeri maka Sumatera Utara (Sumut) terus mendongkel produksi kopi guna memenuhi permintaan. Sumut memang dikenal sebagai penghasil kopi. Bahkan produksi kopi di Sumut berpotensi untuk dikembangkan karena Sumut terdapat tekstur lahan yang tinggi. Akibatnya banyak sekali kopi specialty yang dihasilkan Provinsi yang dikenal oleh keindahan Danau Toba.
Melemahnya perekonomian dunia, turunnya harga komoditas kelapa sawit serta musim kering yang berkepanjangan telah mempengaruhi kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Presiden Direktur AALI, Widya Wiryawan mengatakan bahwa produksi crude palm oil (CPO) AALI tahun 2015 tumbuh sebesar 0,7% atau dari 5,56 juta ton di tahun 2014 menjadi 5,60 juta ton. Produksi CPO perseroan
Indonesia sudah mempunyai aturan sendiri mengenai sustainable yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), maka untuk apa mengikuti aturan negara lain yang justru bisa menyengsarakan masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutuif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengeaskan bahwa sebaiknya Indonesia menggunakan aturan main yang sudah ditetapkan didalam negeri daripada menggunakan aturan dari luar. “Jadi
Standar yang berlaku di Indonesia yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standard tersebut berlaku nasional karena terdiri dari ketentuan yang berlaku di Indonesia dan juga diakui di World Trade Organization (WTO). Hendrajat Natawidjaja, Ketua Sekretariat ISPO menegaskan bahwa standar yang diakui oleh negara adalah ISPO sedangkan standar yang dibuat oleh grup atau golongan meskipun asosiasi
Indonesia memang sebagai pengahasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, maka tidak perlu menuruti aturan main asing dalam menentukan standar sustainable karena Indonesia sudah mempunyai Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir menyayangkan kepada perusahaan besar yang ikut menandatangi perjanjian Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sebab dalam perjanjian tersebut banyak
