Badung, mediaperkebunan.id – Prof. Budi Mulyanto, Kepala Pusat Studi Sawit IPB University menyatakan dalam IPOC 2025 bahwa sawit kini berperan dalam diplomasi ekonomi dan bukan lagi sekadar komoditas pertanian. “Sawit kini bukan sekadar agri-commodity, melainkan pilar strategis diplomasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.Budi memaparkan bahwa industri sawit mengelola 16,8 juta hektare dengan kontribusi ekspor USD 30–40 miliar
Jakarta, mediaperkebunan.id – Berdasarkan data resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada bulan Agustus mencapai 5.062 ribu ton, turun -1,00% dibandingkan Juli 2025 yang sebesar 5.113 ribu ton. Produksi PKO juga mengalami penurunan menjadi 481 ribu ton dari 493 ribu ton bulan sebelumnya. Meskipun demikian,
Jakarta, mediaperkebunan.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) hadirkan The 21th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and 2026 Price Outlook, forum strategis tahunan yang akan mendorong kebijakan dan prospek industri kelapa sawit ke arah yang berkelanjutan. IPOC 2025 and 2026 Price Outlook akan berlangsung pada 12-14 November 2025 di Bali International Convention Center,
Medan, mediaperkebunan.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soroti putusan MK 138/2015 membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki IUP dan HGU dianggap illegal. Putusan MK 138/2015 mengubah frasa UU perkebunan setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki IUP dan/atau HGU menjadi dan HGU. “Hal ini membuat ketidakpastian hukum, perusahaan yang belum komplit punya dua-duanya
Jakarta, mediaperkebunan.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soroti perlunya bantuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang industri sawit hadapi. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengingatkan berbagai tantangan yang industri sawit Indonesia hadapi secara nasional dan global. Untuk mengahadapi tantangan tersebut, GAPKI berharap pemerintah membantu mengatasinya melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit yang merupakan komoditas
Pekanbaru, mediaperkebunan.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) menegaskan tidak menentang hadirnya pabrik kelapa sawit (PKS) berondolan atau PKS tanpa kebun di sekitar sentra perkebunan sawit. Hanya saja pendirian PKS tersebut harus ditata agar tidak merugikan PKS yang bermitra. “Kami tidak menentang adanya pabrik tanpa kebun. Tidak sama sekali. Apabila diperlukan silakan saja,” kata Ketua
Pekanbaru, Mediaperkebunan.id – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) brondolan saat ini marak sekali di Riau dan sudah menganggu PKS konvensional eksisting milik perusahaan perkebunan anggota GAPKI. “Kami akan melaporkan Ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena persaingannya sudah sangat tidak sehat,” kata Lichwan Hartono , Ketua GAPKI Cabang Riau kepada Mediaperkebunan.id. Penyebabnya dalam PP nomor 5 tahun
JAKARTA, mediaperkebunan.id – Kinerja ekspor produk sawit bulan April mengalami penurunan 14,94 persen atau 2.178 ribu ton. Pada Maret lalu ekspor mencapai 2.560 ton. Namun produksi minyak sawit mentah (crude palm oli/CPO) naik 0,32 persen. “Penurunan ekspor pada bulan April yang terbesar terjadi pada CPO sebesar 46,7 persen dari 327 ribu ton pada bulan Maret
JAKARTA, mediaperkebunan.id – Produksi, ekspor, dan konsumsi produk sawit pada Maret 2024 meningkat, Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 4.102 ribu ton atau naik 5,50 persen dari 3.888 ribu ton pada Februari 2024. Demikian juga dengan produksi PKO naik sekitar 5,97 persen dari 369 ribu ton pada Februari 2024 menjadi 391 ribu ton
Jakarta, Mediaperkebunan.id – Dari 1200an PKS ini ada juga PKS tanpa kebun yang pengawasan dan pembinaannya oleh Ditjen Perkebunan, Gubernur dan bupati belum berjalan. Dirjen Perkebunan sudah membuat surat edaran pada gubernur, bupati/walikota untuk melakukan monitoring pada PKS di wilayahnya tidak hanya terkait kesehatan, kebersihan dan K3 juga penataan lokasi. Aziz Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, produksi CPO 2023 naik tujuh persen
GAPKI dan POLRI Berkomitmen Menjaga Keamanan dan Kepastian Hukum Industri Sawit
