Sorong, mediaperkebunan.id – Di tengah besarnya potensi perkebunan kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi di Papua Barat Daya, masih terdapat petani yang mengaku belum memahami industri sawit dan tidak terlibat dalam pengelolaan kebun yang berada di wilayahnya.
Salah seorang pemuda suku Moi di Papua Barat Daya, Yeskiel mengungkapkan bahwa dirinya hingga kini tidak mengetahui secara mendalam mengenai perkebunan kelapa sawit maupun berbagai aspek pengelolaannya.
“Kami tidak tahu sama sekali tentang sawit dan saya juga baru tahu setelah mengikuti acara ini dan acara ini sangat menginspirasi saya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan informasi dan pemahaman mengenai industri sawit di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Padahal, kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Papua Barat Daya.
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Workshop Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit Seri 2 di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan mahasiswa dengan tujuan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sekaligus memperluas pemahaman mengenai pengembangan perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pada kesempatan yang sama, Pembina POPSI sekaligus Direktur Jenderal Perkebunan periode 2016–2018, Ir. Bambang, M.M., menyampaikan bahwa saat ini pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sawit rakyat melalui berbagai program yang didanai BPDP. Menurutnya, pengembangan wilayah 3T dapat dilakukan dengan pengembangan sawit rakyat.
“Saat ini ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah melalui BPDP. Dana dari industri sawit dikembalikan lagi kepada masyarakat, antara lain untuk peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana perkebunan, serta beasiswa,” ujarnya.
Menurut Bambang, pemanfaatan program-program BPDP di daerah masih perlu ditingkatkan karena respons masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk daerah 3T, masih relatif rendah. Ia menjelaskan bahwa salah satu titik kritis pengembangan perkebunan sawit terletak pada penggunaan benih.
“Titik kritis pengembangan sawit itu ada di benih. Kalau salah di benih, sudah habis. Karena itu hari ini banyak bicara tentang benih dan penyedia benih tersertifikasi juga hadir di sini,” katanya.
Bambang juga mengingatkan bahwa bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat dimanfaatkan oleh pekebun yang sebelumnya menggunakan benih yang tidak sesuai sehingga produktivitas kebunnya rendah.
“BPDP ini khusus diberikan kepada rakyat. Walaupun prosesnya cukup berat, mohon dimanfaatkan resource ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini, BPDP sendiri diketahui telah menyalurkan sekitar Rp13 triliun untuk program peremajaan perkebunan sawit rakyat di berbagai daerah. Namun, pemanfaatan program tersebut di Papua masih relatif rendah.
“Papua Barat Daya saat ini belum ada realisasi program peremajaan sawit rakyat, sementara di Papua sekitar 600 hektare dengan dukungan dana sekitar Rp18 miliar dan Papua Barat sekitar Rp93 miliar. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan daerah lain seperti Aceh, Riau, maupun Sumatera Selatan,” jelas Dwi. Menurutnya, dana tersebut bersifat hibah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok pekebun yang memenuhi persyaratan.
Melalui kegiatan ini, POPSI dan BPDP berharap semakin banyak masyarakat di Papua Barat Daya memahami potensi dan tata kelola perkebunan kelapa sawit sehingga dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam pengembangan sektor yang dinilai strategis bagi perekonomian daerah tersebut.