Jakarta, mediaperkebunan.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Ahmad Fahmi yang juga Manager Koperasi Nalo Tantan (koperasi pertama yang mendapat pendanaan sarana dan prasarana dari BPDP berupa jalan usaha tani) / Ketua Bidang RSPO – ISPO Sawit Petani, Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI – Asosiasi Petani), dalam audiensi dengan Menteri Pertanian mengusulkan hal – hal berikut:
- Kementerian Pertanian membentuk Program Nasional Penguatan Kelembagaan Pekebun Sawit Swadaya, sehingga seluruh petani secara bertahap tergabung dalam koperasi atau kelembagaan ekonomi yang profesional sebagai pintu masuk seluruh program pemerintah.
- Penyusunan kebijakan nasional tata niaga TBS berbasis kelembagaan petani, di mana penjualan TBS diarahkan dilakukan melalui koperasi atau kelembagaan petani langsung kepada pabrik kelapa sawit. Kebijakan ini akan memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan transparansi harga, memperpendek rantai distribusi, dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
- Kementerian Pertanian menyusun Roadmap Nasional Percepatan ISPO yang memiliki target tahunan yang jelas bagi perusahaan maupun pekebun, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur.
- Penguatan penegakan kepatuhan terhadap kewajiban ISPO, melalui evaluasi berkala dan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, setelah diberikan pembinaan yang memadai. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas sistem ISPO dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
- Dukungan pembentukan Sistem Informasi Sawit Kabupaten Merangin yang terintegrasi dengan sistem nasional, mencakup data petani, kelembagaan, luas kebun, produksi, transaksi TBS, hingga status sertifikasi ISPO. Sistem ini akan menjadi fondasi pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai Pilot Project Kabupaten Sawit Berkelanjutan, dengan dukungan lintas kementerian, sehingga seluruh program penguatan kelembagaan petani, tata niaga, sertifikasi ISPO, peningkatan produktivitas, digitalisasi, serta kemitraan dapat diimplementasikan secara terpadu dan menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain.
- Dukungan peningkatan kapasitas petani melalui program pelatihan nasional yang berkelanjutan mengenai praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices), produktivitas, pertanian regeneratif, konservasi lingkungan, manajemen usaha tani, hingga penguatan kewirausahaan petani. Dengan produktivitas yang meningkat, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru.
- Pemerintah mendorong kemitraan wajib antara PKS dan kelembagaan petani di wilayah pasoknya. Kemitraan tersebut tidak hanya sebatas pembelian TBS, tetapi juga mencakup pembinaan teknis, pendampingan menuju ISPO, peningkatan produktivitas, akses sarana produksi, serta transparansi harga. Dengan demikian, keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Kabupaten Merangin memiliki seluruh modal untuk menjadi contoh nasional dalam pembangunan sawit berkelanjutan. Memiliki petani yang bersemangat, Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen, DPRD yang siap mendukung melalui kebijakan dan penganggaran, serta dunia usaha yang dapat menjadi mitra strategis.
Hari ini yang diperlukan adalah keberpihakan kebijakan nasional yang mampu menyatukan seluruh kekuatan tersebut dalam satu arah pembangunan. Apabila kelembagaan petani diperkuat, tata niaga dibenahi, perusahaan didorong patuh terhadap ISPO, dan kemitraan dibangun secara adil, maka kesejahteraan petani akan meningkat, daya saing sawit Indonesia semakin kuat, penerimaan negara dan daerah akan bertambah, serta keberlanjutan lingkungan dapat terus terjaga.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, kami menyatakan komitmen untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadikan Merangin sebagai contoh nyata bahwa tata kelola sawit yang baik bukan hanya sebuah konsep, melainkan dapat diwujudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Ahmad Fahmi, yang sebelum jadi anggota DPRD adalah anggota Polri aktif dengan pangkat Bripka ini.