Jakarta, mediaperkebunan.id – Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto menyatakan komitmennya untuk memperkuat kepengurusan asosiasi petani sawit yang bernama Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI) di tingkat pusat dan daerah. Keterlibatan ADKASI dalam asosisasi diharapkan mampu menyelaraskan perjuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya sekaligus mengawal berbagai kebijakan strategis nasional yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit.
Siswanto yang juga Wakil Ketua Umum PKSPI ini mengatakan bahwa para Ketua DPRD dari daerah penghasil sawit memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan sektor sawit mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Banyak Ketua DPRD dari daerah penghasil sawit siap terlibat dalam kepengurusan PKSPI di daerah masing-masing. Kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan petani sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani sawit dapat diperjuangkan secara bersama-sama,” ujar Siswanto.
Kehadiran PKSPI di daerah akan menjadi instrumen penting dalam menghubungkan aspirasi petani dengan pemerintah pusat, terutama terkait persoalan harga TBS, pupuk, legalitas lahan, peremajaan sawit rakyat, hingga keterlibatan masyarakat dalam agenda hilirisasi nasional.
Dukungan terhadap penguatan PKSPI juga disampaikan Ketua DPRD Sukamara, Ahmad Darsoni. Ia menilai organisasi tersebut dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Di Sukamara sekitar 60 persen wilayah masih berstatus kawasan hutan produksi dan banyak masyarakat yang mengelola lahan di bawah lima hektare. Kami berharap PKSPI segera hadir di daerah dan kepengurusannya dapat segera dilantik agar masyarakat memiliki wadah yang kuat dalam memperjuangkan kepentingannya,” kata Darsoni.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotawaringin Timur , Rimbun, ST menyoroti kondisi petani sawit yang saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan tingginya biaya produksi.
“Harga TBS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan di tingkat pabrik kelapa sawit terjadi penurunan sekitar Rp500 per kilogram. Di sisi lain harga pupuk masih sangat tinggi dan menjadi beban bagi petani, dan dengan adanya PKSPI ini kita bisa memperjuangkan petani sawit swadaya yang berada di daerah” ujarnya.
Rimbun juga menyoroti proses penataan lahan yang saat ini dikelola Agrinas, termasuk kawasan yang selama ini bersinggungan dengan aktivitas petani mandiri. Menurutnya, diperlukan kesamaan persepsi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap ada penyamaan persepsi terkait status lahan yang ditertibkan. Jika terdapat lahan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka koperasi petani dan kelompok masyarakat lokal harus menjadi prioritas penerima manfaat,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Bendahara Umum PKSPI yang juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Darma Putra Rangkuti. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Utara juga menghadapi dinamika terkait lahan yang masuk dalam proses penataan dan pengelolaan Agrinas.
Menurutnya, PKSPI perlu mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses penataan lahan dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Di beberapa daerah proses kerja sama operasional masih berjalan dan belum sepenuhnya selesai. Karena itu PKSPI harus hadir sebagai wadah komunikasi dan perjuangan agar masyarakat serta petani sawit mendapatkan kepastian dan ruang yang lebih besar dalam pengelolaan lahan ke depan,” ujarnya.
Darma juga menyoroti pentingnya akses informasi strategis terkait perdagangan dan hilirisasi sawit nasional. Menurutnya, daerah penghasil sawit tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi bahan baku, tetapi juga harus menikmati manfaat ekonomi dari pengembangan industri hilir.
“Kami berharap PKSPI dapat membuka akses informasi yang lebih luas mengenai arah perdagangan dan hilirisasi sawit nasional. Daerah penghasil sawit harus menjadi bagian dari rantai nilai industri, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku,” katanya.
Para pimpinan DPRD daerah penghasil sawit tersebut pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama bahwa berbagai program penataan sektor sawit yang saat ini dijalankan pemerintah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap lahan-lahan hasil penertiban negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi koperasi, petani swadaya, dan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung agenda hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Mereka juga menilai bahwa penguatan kelembagaan petani melalui PKSPI menjadi penting untuk memastikan suara petani dari daerah dapat terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan nasional.