Jakarta, mediaperkebunan.id – Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat selaku wilayah penyangga ibu kota. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), jutaan benih unggul tanaman perkebunan dialokasikan guna mempercepat program hilirisasi dan pengembangan perkebunan rakyat di wilayah tersebut pada tahun anggaran 2026.
Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi, mengungkapkan bahwa langkah strategis ini bertujuan memacu pertumbuhan klasterisasi industri pengolahan dari hulu ke hilir. Pada tahun ini, Kementan mengucurkan bantuan benih komoditas utama dalam jumlah besar, meliputi:
- Kopi: 6,4 juta batang untuk area seluas 6.400 hektare (ha).
- Kakao: 1,7 juta batang guna revitalisasi lahan seluas 1.700 ha.
- Kelapa: 352 ribu batang untuk mendukung pengembangan seluas 3.200 ha.
- Tebu: Alokasi untuk program bongkar ratoon seluas 400 ha serta peremajaan lahan seluas 1.600 ha.
Secara akumulatif, total luasan lahan perkebunan masyarakat di Jawa Barat yang akan dikembangkan dan diremajakan mencapai 12.900 hektare.
“Melalui program ini, kita mendorong tumbuhnya klasterisasi pengembangan perkebunan dan industri pengolahan. Langkah ini akan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan perputaran roda ekonomi di Jawa Barat,” ujar Ebi dalam keterangannya.
Kebijakan masif pemberian jutaan benih unggul dari pusat ini langsung memberikan dampak positif di tingkat daerah. Sekretaris Perkumpulan Penangkar Perkebunan, Dedi Heryadi, menyebutkan bahwa proyek hilirisasi ini berhasil memicu menjamurnya pusat pembibitan skala besar di berbagai wilayah. Sentra pembibitan tersebut kini tersebar di Kabupaten Bandung, Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, hingga Indramayu.
Berdasarkan estimasi organisasi, aktivitas perbenihan ini telah menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja, baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Tidak hanya itu, ekosistem bisnis turunan juga ikut bergairah.
“Program ini menumbuhkan multiplier effect pada sektor pendukung, seperti jasa logistik, penyedia sarana produksi pertanian, penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta lini bisnis lainnya,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, varietas berproduktivitas tinggi dan berkualitas unggul kini telah siap diintroduksi ke lahan-lahan petani. Di antaranya adalah varietas kopi Komasti, Gayo, dan Sigarautang, varietas kakao MCC 02 dan ICCRI 08H, varietas kelapa Genjah Entok, Kopyor, dan Kelapa Dalam Unggul, serta varietas tebu Panjalu.
Dukungan pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari kalangan komunitas lokal dan pemerhati lingkungan. Tedi Subarkah, seorang tokoh komunitas adat sekaligus pengamat lingkungan, menilai program ini memiliki dimensi ganda, yakni keuntungan ekonomi sekaligus kelestarian alam.
Menurut Tedi, penanaman kopi dan kakao secara ekologis akan memperluas tutupan hijau di kawasan hutan. Sementara itu, komoditas kelapa berfungsi memperkuat konservasi di wilayah pesisir pantai. Untuk komoditas tebu, fokus pengembangan di kawasan Pantai Utara (Pantura) dinilai strategis untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Masyarakat tidak hanya mendapatkan bibit secara gratis, tetapi juga disokong bantuan pupuk dan Hari Orang Kerja (HOK). Ini stimulus yang sangat konkret bagi warga, mengingat budaya bertani sudah melekat erat pada filosofi masyarakat Jawa Barat yang Gemah Ripah Loh Jinawi,” tutur Tedi.
Lebih lanjut, Tedi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilai responsif dan memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan hidup, penguatan masyarakat adat, serta kesejahteraan rakyat kecil.
Ia pun mengajak elemen masyarakat Jawa Barat untuk mengawal jalannya hilirisasi sektor pertanian ini agar tepat sasaran. Tedi juga mengimbau warga untuk menggelar doa syukur dan ritual adat setempat sebagai wujud permohonan berkah agar program berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini harus dikawal bersama. Jangan sampai momentum besar dari pusat ini terputus dan tidak terakumulasi secara nyata pada penguatan ekonomi rakyat serta konservasi lingkungan di Jawa Barat,” pungkasnya.