Jakarta, mediaperkebunan.id – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sub sektor kelapa sawit sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi jutaan petani sawit swadaya yang selama ini menjadi fondasi industri sawit nasional. Hal ini dinyatakan Dewan Pakar DPP Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI), Prof. Dr. Ing. Eko Supriyanto, P.H.Eng.
Menurut Eko, Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai sekitar 46-48 juta ton CPO per tahun, jauh melampaui Malaysia yang berada di kisaran 19-20 juta ton, Thailand sekitar 3,3 juta ton, Kolombia sekitar 2 juta ton, Nigeria sekitar 1,5 juta ton, dan Guatemala sekitar 1 juta ton per tahun.
Namun, besarnya produksi nasional tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kesejahteraan petani sawit swadaya. “Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, tetapi sebagian petani sawit swadaya masih menghadapi persoalan produktivitas yang rendah, akses pembiayaan yang terbatas, legalitas lahan yang belum tuntas, serta posisi tawar yang lemah dalam rantai perdagangan sawit,” ujarnya.
Negara-negara produsen sawit lainnya telah membangun sistem yang lebih kuat dalam melindungi petani. Malaysia misalnya memiliki sistem harga yang relatif lebih transparan serta dukungan riset yang kuat. Kolombia berhasil memperkuat posisi petani melalui kelembagaan koperasi dan asosiasi yang aktif. Sementara Thailand mampu mendorong keterlibatan petani dalam rantai industri hilir berbasis bioenergi dan biodiesel.
Sebaliknya di Indonesia, banyak petani masih berada pada posisi paling lemah dalam rantai nilai industri sawit. Sebagian besar masih menjual Tandan Buah Segar (TBS), belum menikmati nilai tambah dari produk hilir, serta belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pembiayaan, sertifikasi, maupun industri pengolahan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah mendorong agenda besar hilirisasi, penguatan industri nasional, serta optimalisasi pengelolaan komoditas strategis Indonesia.
Ia menilai langkah pemerintah memperkuat pengawasan tata niaga komoditas strategis, termasuk upaya menutup celah praktik under invoicing ekspor CPO, merupakan kebijakan yang sangat penting untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Selama ini terdapat kekhawatiran adanya kebocoran nilai ekonomi dari ekspor komoditas strategis. Ketika tata kelola diperbaiki dan nilai ekonomi sawit dapat dioptimalkan untuk kepentingan nasional, maka manfaatnya dapat kembali kepada negara dan pada akhirnya kepada masyarakat, termasuk petani sawit,” jelasnya.
Eko menambahkan bahwa agenda hilirisasi yang dijalankan pemerintah tidak boleh berhenti pada pembangunan industri besar semata, tetapi harus mampu menciptakan mekanisme agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan hingga tingkat petani.
Menurutnya, petani sawit harus didorong untuk naik kelas dari sekadar pemasok bahan baku menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih luas melalui koperasi, sertifikasi, peremajaan kebun, akses pembiayaan, hingga keterlibatan dalam berbagai sektor hilir seperti minyak makan merah, biomassa, pupuk organik, biodiesel, logistik, dan rantai pasok pangan nasional.
“Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari meningkatnya investasi atau ekspor produk olahan, tetapi juga dari meningkatnya pemerataan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama sektor sawit Indonesia,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PKSPI H. Nasarudin, SH., MH., menegaskan bahwa PKSPI hadir sebagai jembatan dan lembaga pendampingan bagi petani sawit swadaya di seluruh Indonesia agar dapat terhubung dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
PKSPI akan menjadi wadah perjuangan petani sawit swadaya untuk memperkuat akses terhadap pupuk, pembiayaan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), stabilisasi harga TBS, penguatan kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan besar, serta keterlibatan petani dalam agenda hilirisasi nasional.
“PKSPI ingin memastikan petani sawit swadaya tidak lagi hanya menjadi pemasok TBS, tetapi menjadi bagian dari pertumbuhan industri sawit nasional. Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani melalui perbaikan tata niaga, penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan dukungan terhadap program hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujar Nasarudin yang pernah menjadi Ketua DPRD Pelalawan, Wakil Bupati Pelalawan, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia ini.
Ia optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan organisasi petani, sektor sawit Indonesia tidak hanya akan menjadi yang terbesar di dunia dari sisi produksi, tetapi juga mampu menjadi contoh keberhasilan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi jutaan petani dan masyarakat Indonesia.