Jakarta, mediaperkebunan.id – Kita mungkin terlalu sering mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu raja sawit dunia. Angka-angka fantastis selalu muncul di berita: produksi puluhan juta ton, devisa ratusan triliun, biodiesel B50, dan seterusnya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya-tanya: di antara semua kemilau itu, di manakah berdiri Pak Tono, petani sawit swadaya di pelosok Riau yang luas kebunnya hanya dua hektare? Atau Pak Andi di Kalimantan, yang kebun warisan orang tuanya tiba-tiba disebut masuk kawasan hutan?
Jawabannya menyakitkan. Mereka ada di pinggir gelanggang. Mereka adalah tulang punggung yang tak pernah diundang ke pesta.
Petani swadaya yang menggarap 41 persen dari total kebun sawit negeri ini justru hidup dalam lingkaran setan yang seolah tak berujung. Hasil panen melimpah? Mungkin. Tapi harga TBS yang mereka terima bisa lebih rendah Rp750 per kilogram dari harga resmi. Rantai penjualan panjang, tengkulak berlapis, dan pabrik yang tak selalu jujur membuat keringat mereka hanya dihargai receh.
Belum lagi soal tanah. Banyak dari mereka menggarap lahan yang sudah diwariskan turun-temurun. Lalu suatu hari, datang kabar bahwa tanah itu masuk dalam klaim kawasan hutan. Tak ada lagi rasa aman. Kredit bank ditolak. Bantuan pemerintah untuk peremajaan kebun terasa seperti dongeng, karena syarat pertamanya saja legalitas lahan tak bisa mereka penuhi. Mereka bertani di atas tanah sendiri, tapi hati mereka dipenuhi ketakutan.
Jalan Tengah yang Hilang, dan yang mesti dibangun
Celah besar itu terlihat. Ada banyak program pemerintah, ada dana sawit yang berputar, ada teknologi baru, ada pasar global yang menuntut sertifikasi. Tapi antara petani kecil dan semua peluang itu, terbentang jurang yang dalam. Jembatannya putus. Informasi mandek di kota. Kebijakan tersangkut di meja birokrasi. Petani hanya bisa menunggu, berharap ada keajaiban.
Disinilah Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI) hadir. Membangun jembatan itu adalah pekerjaan paling mendesak sekarang. Bukan jembatan fisik dari beton dan baja, melainkan jembatan yang hidup yang menghubungkan hati petani dengan harapan, menghubungkan kerja keras mereka dengan harga yang adil, dan menghubungkan suara mereka dengan telinga para pengambil keputusan.
Belajar Bersama, Panen Bersama, Sejahtera Bersama
Pertama, petani perlu jembatan menuju pengetahuan. Banyak dari mereka bertani dengan cara warisan: asal tanam, asal panen. Produktivitas 10–15 ton per hektar per tahun sudah dianggap nasib. Padahal, dengan bibit unggul, pemupukan yang tepat, dan perawatan yang baik, angka itu bisa dua kali lipat. Peningkatan kapasitas petani menjadi jawabannya. Ini bukan sekadar transfer pengetahuan dan teknologi. Ini adalah pemulihan martabat, bahwa petani pun bisa menjadi ahli di lahannya sendiri.
Kedua, jembatan menuju pasar yang adil. Selama ini, petani menjual TBS dalam posisi tawar paling lemah. Tengkulak datang, menentukan harga sesuka hati, lalu pergi. Jembatan ini berarti mempertemukan koperasi petani langsung dengan pabrik, tanpa perantara. Koperasi menjadi aggregator, mengumpulkan hasil panen anggota, menegosiasikan harga, dan memastikan timbangan di pabrik tidak dicurangi. Saat petani bersatu, mereka bukan lagi titik-titik kecil yang mudah diinjak, mereka adalah kekuatan kolektif yang harus diperhitungkan.
Ketiga, jembatan menuju kepastian hukum. Ini yang paling rumit, tapi paling menentukan. Petani yang lahannya bermasalah tak bisa ke mana-mana. Maka, mereka perlu didampingi, memetakan ulang tanah mereka secara partisipatif, mencari tahu di mana tumpang tindihnya, lalu mencari solusi hukum yang tepat entah itu melalui Perhutanan Sosial, program TORA, atau revisi tata ruang. PKSPI berupaya menghadirkan sebanyak mungkin para pendamping hukum agar perjuangan petani sawit swadaya tidak lagi melalui prosesnya yang panjang, melelahkan, dan seringkali membuat frustrasi.
Dari Jembatan Menuju Kemandirian
Pada akhirnya, kita tidak sedang membicarakan belas kasihan. Bukan itu. Petani sawit tidak butuh dikasihani. Mereka butuh difasilitasi, didampingi, dan dihubungkan dengan hak-hak mereka sendiri. Jembatan yang mereka butuhkan bukanlah jalur untuk terus bergantung, melainkan jalan untuk menyeberang menuju kemandirian sejati.
Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berpeluh di bawah terik, yang tangannya kasar karena pelepah, yang tidak muncul di layar televisi saat pejabat menandatangani kontrak ekspor. Tapi merekalah yang menanam benih, memupuk tanah, dan memanen tandan demi tandan. Tanpa mereka, tak ada CPO. Tanpa mereka, tak ada biodiesel yang digadang-gadang akan membawa Indonesia ke swasembada energi. Tanpa mereka, kemilau sawit Indonesia hanyalah fatamorgana.
Tugas PKSPI bersama pemerintah, swasta, akademisi, dan Masyarakat adalah memastikan bahwa Pak Tono dan Pak Andi tidak lagi berdiri di pinggir, menatap kemakmuran yang bukan milik mereka. Sudah waktunya kita memastikan bahwa para petani itu, dengan kerja keras dan ketulusan mereka, mendapat tempat yang layak di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Jembatan itu mesti segera kita bangun, sebelum jurangnya semakin dalam dan semakin banyak yang terjatuh di dalamnya.