Jakarta, mediaperkebunan.id – Realita yang dihadapi petani karet sekarang adalah tidak banyak program pemerintah untuk karet. Mungkin karet bukan komoditas strategis sehingga programnya juga sedikit dan terbatas. Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) menyatakan hal ini.
Karet sampai saat ini merupakan komoditas ekspor. Devisa karet mencapai USD2.909,9 juta pada tahun 2020, USD 3,893,6 juta tahun 2021, USD3.44,9 juta tahun 2022, USD 2,415,4 juta tahun 2023, USD 2.851,3 juta tahun 2024, itu bukan jumlah yang kecil. Pada komoditas perkebunan posisinya nomor 2 setelah sawit, meskipun perbedaan nilainya sangat jauh.
Karet 85% dikuasai kebun rakyat sehingga ekonomi karet adalah ekonomi kerakyatan. Memperkuat karet sama dengan memperkuat ekonomi rakyat. Indonesia juga masih produsen dan pemilik kebun karet kedua terbesar di dunia.
“Dengan posisi seperti ini sudah seharusnya karet dijadkan komoditas strategis nasional dan banyak program pemerintah yang diarahkan ke karet. Apkarindo sendiri hadir untuk mewujudkan kesejahteraan petani karet,” katanya.
APKARINDO berdiri untuk memperkuat posisi petani sebagai pilar ekonomi daerah dan penopang ekspor nasional. Berfokus pada peremajaan kebun, diversifikasi usaha, penguatan koperasi desa, akses modal, hilirisasi, serta advokasi harga dan kebijakan.
APKARINDO berperan sebagai mitra strategis pemerintah, swasta, dan lembaga internasional untuk mewujudkan sektor karet yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Delapan pilar strategis Apkarindo adalah: stabilitas harga dan hilirisasi karet; peningkatan produktivitas dan peremajaan kebun; kesejahteraan dan pendapatan petani; reformasi tata niaga dan akses pasar; akses modal dan perlindungan sosial; peningkatan kapasitas petani; sertifikasi karet berkelanjutan; diplomasi karet berkelanjutan.
Kenaikan harga karet harus menjadi titik awal kebangkitan petani. Jangan hanya bergantung pada harga tetapi harus membangun organisasi yang kuat, memperbaiki produktivitas kebun dan memperluas akses pasar. Dengan cara ini kesejahteraan petani akan lebih terjamin.
Secara terpisah, Rudi Arpian, Sekjen Apkarindo Sumsel menyataka tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, maka pembahasan tidak boleh berhenti pada kenaikan harga harian. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun industri hilir yang mampu menyerap lebih banyak karet nasional.
Sayangnya, hingga hari ini hilirisasi karet belum secepat komoditas strategis lainnya. Pada smineral telah berkembang industri smelter dan baterai kendaraan listrik. Pada sawit berkembang biodiesel, oleokimia, hingga berbagai produk turunan. Sementara industri karet masih didominasi produk konvensional dengan ruang inovasi yang belum optimal.
Padahal peluangnya sangat besar.Karet alam dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti komponen otomotif, bantalan jembatan dan gedung tahan gempa, sarung tangan medis, alat kesehatan, produk industri migas, material pertahanan, hingga campuran aspal karet untuk infrastruktur jalan. Permintaan global terhadap produk-produk tersebut terus berkembang dan memberikan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding menjual bahan mentah.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar membangun pabrik baru, tetapi membangun *ekosistem inovasi.Pemerintah perlu menyusun ‘Peta Jalan Hilirisasi Karet Nasional’ yang jelas, mulai dari riset, investasi, industri, hingga pengembangan pasar. Riset yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri, bukan berhenti sebagai publikasi ilmiah.
Di sisi lain, dunia usaha perlu dilibatkan sejak awal agar hasil riset dapat diproduksi secara komersial. Petani melalui UPPB juga harus menjadi bagian dari proses tersebut sehingga mampu menghasilkan bahan baku dengan kualitas yang sesuai kebutuhan industri. Kolaborasi inilah yang selama ini masih lemah.